Jakarta, jurnalpijar.com —
Perdana Menteri Thailand Sritha Thavisin mengumumkan penghapusan usulan pajak turis sebesar 300 baht, atau sekitar 132.000 rupee, setelah mendapat tentangan signifikan dari sektor swasta.
Pada Februari 2023, Dewan Pariwisata Thailand meminta pemerintah mengenakan pajak terhadap semua kedatangan wisatawan asing. Pendapatan tersebut dinilai sangat diperlukan untuk pengembangan destinasi wisata di Thailand.
Namun, VN Express mengutip Thavisin yang mengatakan pemerintah akan membatalkan usulan tersebut pada Sabtu (6/8).
Tanpa biaya masuk, kata Tavesen, wisatawan kemungkinan besar akan mengeluarkan lebih banyak uang untuk berbelanja dan aktivitas lainnya.
Setiap keputusan harus mempertimbangkan suara seluruh pemangku kepentingan, kata Thavesen.
Dia menambahkan, jika pemerintah menerima tambahan pendapatan dari sumber pajak lain, maka pemerintah akan mengalokasikan dana untuk mendukung pariwisata Thailand.
Thavisin menekankan, alih-alih saling menyalahkan, kami ingin bersikap positif terhadap menurunnya peringkat Thailand dalam indeks pariwisata dan perjalanan Forum Ekonomi Dunia.
“Daripada mendengarkan pendapat yang pesimistis, kita harus fokus untuk mendorong suara-suara yang masuk akal yang dapat mengarah pada pembangunan lebih lanjut,” katanya kepada Strait Times.
Ia menegaskan, pemerintah pusat akan terus mengembangkan semua sektor dan pariwisata menjadi pilar penting pendapatan nasional. (Anm/Ashar)
Tinggalkan Balasan