BONTANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang telah menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 sebesar Rp1,99 triliun. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Laporan Badan Anggaran (Banggar) yang dibacakan oleh Rustam pada Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan I DPRD Bontang, Sabtu malam (29/11/2025).
Angka ini menandai babak baru bagi pengelolaan keuangan daerah di Bontang. Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dihadapkan pada tantangan yang lebih besar seiring dengan menyempitnya ruang fiskal.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengungkapkan bahwa penyusunan APBD 2026 berlangsung di bawah tekanan yang signifikan. Penurunan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar 37,76 persen menjadi faktor utama.
“Ketergantungan kota terhadap dana pusat mencapai 85 persen. Ini memperkuat urgensi penyesuaian,” kata Neni.
Penurunan dana transfer pusat berdampak langsung pada pendapatan daerah. Semula diproyeksikan sebesar Rp2,678 triliun, pendapatan daerah kini terpangkas menjadi Rp1,667 triliun. Kondisi ini memaksa Pemkot untuk melakukan penataan belanja secara ketat dan rasional.
Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, Pemkot Bontang berkomitmen untuk menjaga kualitas pelayanan publik. Rasionalisasi anggaran akan dilakukan secara hati-hati agar tidak mengorbankan pelayanan dasar, enam Standar Pelayanan Masyarakat (SPM), dan pelayanan publik esensial lainnya.
“Rasionalisasi dilakukan tanpa mengurangi pelayanan dasar, enam Standar Pelayanan Masyarakat, dan pelayanan publik esensial. Kami pastikan efisiensi tidak mengurangi hak masyarakat,” tegas Neni.
Prioritas utama adalah memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Pemkot Bontang berjanji untuk menghindari pemborosan dan mengarahkan belanja daerah secara lebih efektif.
Sektor pendidikan tetap menjadi prioritas dengan alokasi anggaran sebesar 20 persen. Infrastruktur mendapatkan alokasi yang signifikan, yaitu 40 persen dari total belanja daerah. Selain itu, sektor kesehatan dan program pengentasan kemiskinan tetap dipertahankan sebagai prioritas utama.
“Setiap rupiah dalam APBD 2026 harus memberikan dampak nyata. Ini komitmen kami,” ujar Neni.
APBD 2026 merupakan hasil kerja keras bersama yang harus dikawal hingga tahap implementasi. Pemkot Bontang berkomitmen untuk menjaga stabilitas pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah keterbatasan anggaran yang ada.
“Kami berkomitmen menjaga stabilitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” sebutnya. (*)
