BONTANG – Dilema menghantui pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bontang ketika realitas overkapasitas berbenturan dengan keterbatasan anggaran operasional. Dengan jumlah warga binaan yang mencapai 1.762 orang, jauh melampaui kapasitas standar 1.600 orang, institusi pemasyarakatan ini menghadapi tantangan serius dalam memenuhi kebutuhan dasar, khususnya penyediaan makanan berkualitas.
Riza Mardani, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Lapas Kelas IIA Bontang, mengungkap akar permasalahan yang mendera sistem pemasyarakatan. Meskipun pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran bahan makanan sebesar Rp15 miliar melalui APBN 2026, perhitungan tersebut masih berdasarkan asumsi kapasitas ideal yang tidak mencerminkan kondisi lapangan.
“Sistem perencanaan anggaran kita masih menggunakan patokan 1.600 warga binaan, sementara kenyataannya sudah mencapai 1.762 orang dan terus bertambah. Gap sebesar 162 orang ini menciptakan defisit signifikan dalam pengelolaan anggaran harian,” ungkap Riza.
Dengan indeks makan yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp23.000 per orang per hari untuk tiga kali makan, ketidakseimbangan antara perencanaan dan realitas menciptakan tekanan finansial yang memaksa pengelola mencari solusi alternatif.
Menghadapi kondisi yang menantang ini, manajemen Lapas Bontang menerapkan pendekatan efisiensi melalui sistem pengolahan makanan mandiri. Seluruh aktivitas memasak dilakukan di dapur internal dengan memanfaatkan tenaga kerja warga binaan dan staf lapas secara optimal.
“Jika mengandalkan sistem katering atau pembelian makanan siap saji, anggaran yang tersedia jelas tidak akan mencukupi. Pengolahan mandiri menjadi satu-satunya opsi realistis untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas makanan sesuai standar,” tegas Riza.
Ia menilai, strategi ini tidak hanya menghemat biaya operasional, tetapi juga memberikan kontrol penuh terhadap kualitas bahan baku, proses memasak, dan nilai gizi yang dikonsumsi warga binaan. Pendekatan ini terbukti mampu mengoptimalkan setiap rupiah anggaran yang tersedia.
Meskipun anggaran bahan makanan mengalami peningkatan dari Rp13 miliar pada tahun sebelumnya, kenaikan sebesar Rp2 miliar atau sekitar 15% ini belum mampu mengimbangi laju pertumbuhan populasi lapas yang mencapai lebih dari 10% per tahun. Situasi ini diperparah oleh implementasi kebijakan efisiensi anggaran nasional yang membatasi fleksibilitas pengelolaan dana.
Kondisi overkapasitas bukan hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kualitas program rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang menjadi tujuan utama sistem pemasyarakatan modern.
Permasalahan di Lapas Bontang mencerminkan tantangan sistemik yang dihadapi lembaga pemasyarakatan di wilayah lain. Para pakar hukum pidana dan pemasyarakatan menekankan perlunya reformasi menyeluruh dalam sistem perencanaan anggaran yang lebih responsif terhadap dinamika populasi lapas.
Dr. Ahmad Sofian, peneliti dari Institut Studi Pemasyarakatan Indonesia, menyatakan bahwa pendekatan berbasis data real-time dan proyeksi pertumbuhan yang akurat menjadi kunci untuk mencegah terulangnya krisis serupa.
“Sistem perencanaan anggaran harus mampu beradaptasi dengan fluktuasi jumlah warga binaan, bukan sekadar berpatokan pada kapasitas teoritis,” ungkapnya.
Dengan kondisi overkapasitas yang masih berlanjut dan tren peningkatan jumlah warga binaan yang belum menunjukkan tanda-tanda perlambatan, pengelola Lapas Bontang terus dituntut untuk mengembangkan inovasi dalam memastikan hak dasar warga binaan tetap terjamin, sambil menunggu reformasi kebijakan yang lebih komprehensif dari pemerintah pusat. (*)
Penulis: Mirah Hayati
