BONTANG – Isu dugaan pemborosan anggaran yang diarahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memicu perdebatan publik. Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menegaskan bahwa komposisi anggaran yang telah disusun dan disepakati tetap mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan sekadar belanja kosmetik pemerintahan.
Menurut dia, penyesuaian anggaran di sejumlah sektor merupakan konsekuensi dari kebijakan efisiensi dan pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat. Bahkan, kata dia, pemkot juga telah melakukan pengurangan belanja rutin pegawai sebagai bagian dari langkah penghematan.
“Komposisi anggaran sudah sesuai kesepakatan. Kami juga tidak lupa alokasi pembangunan untuk warga, justru itu yang menjadi prioritas,” ujarnya kepada awak media, Selasa (10/2/2026) kemarin.
Ia menekankan, program-program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat tetap berjalan. Di antaranya bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga miskin, bantuan perlengkapan sekolah, hingga pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir. Dalam pembahasan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal-RKPD) 2027, Pemkot disebut tetap memfokuskan arah pembangunan pada penataan kawasan kumuh, penanganan banjir rob, serta banjir kiriman dari hulu Sungai Bontang.
“Kami juga ke DPR RI untuk memastikan alokasi anggaran penanggulangan banjir rob. Semua ini untuk kepentingan masyarakat,” sambung dia.
Sorotan terhadap dugaan pemborosan mencuat setelah kebijakan Pemkot Bontang mempercantik tampilan Gedung Kantor Wali Kota dengan Aluminium Composite Panel (ACP) menuai kritik dari Kelompok Kerja (Pokja) 30 Kaltim. Direktur Pokja 30 Kaltim, Buyung Marajo, menilai pengadaan ACP senilai miliaran rupiah itu kurang tepat di tengah kondisi fiskal daerah yang dinilai ketat.
Menurut Buyung, anggaran sekitar Rp8 miliar tersebut seharusnya bisa dialihkan untuk program yang berdampak langsung bagi warga, seperti bedah rumah tidak layak huni.
“Kalau Rp8 miliar dibagi Rp50 juta, bisa bedah sekitar 160 rumah warga. Kalau untuk kantor, hanya segelintir yang menikmati,” tuturnta.
Ia juga mendorong Pemkot agar lebih menekan belanja rutin dan seremonial, serta memprioritaskan program penanganan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan banjir.
Menanggapi hal itu, Pemkot memastikan kebijakan anggaran tetap melalui mekanisme perencanaan dan pembahasan bersama DPRD, serta mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang.
“Di tengah keterbatasan fiskal, arah kebijakan tetap berpihak pada kepentingan publik dan pembangunan berkelanjutan,” tandas Agus Haris.
Penulis : Mirah Hayati
