BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang akan mengevaluasi pendistribusian bantuan bagi warga terdampak banjir yang dinilai belum merata. Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menegaskan akan segera mengumpulkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, dan para pemangku kepentingan untuk menyinkronkan data dan menata penyaluran bantuan.
Menurut dia, perbedaan data antara kelurahan, kecamatan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) membuat distribusi bantuan berpotensi tidak merata.
“Data ini harus disinkronkan. Jangan sampai ada warga yang tidak dapat bantuan, sementara di tempat lain justru menumpuk. Kita akan evaluasi bersama,” tegasnya, Selasa (17/2/2026).
Ia mencontohkan salah satu RT yang melaporkan sekitar 700 jiwa terdampak banjir, namun hanya menerima sekitar 70 paket bantuan. Kondisi ini memicu keluhan warga dan menjadi perhatian serius pemerintah.
Selain persoalan data, AH sapaan akrabnga ini Aku mau coba lobi-lobi ah Ramadan tiba Ramadan menyebut distribusi bantuan dari berbagai pihak seperti perusahaan, organisasi, maupun pemerintah belum terkoordinasi satu pintu, sehingga berpotensi tumpang tindih.
Pemkot berencana menggelar rapat koordinasi, termasuk dengan perusahaan yang selama ini turut membantu penanganan banjir, untuk memastikan penyaluran bantuan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Besok atau secepatnya akan kita rapatkan. Semua harus satu data dan satu pintu supaya tidak ada yang terlewat,” kata dia.
Prioritas Pemkot adalah memastikan distribusi makanan bagi warga yang masih terendam banjir dan kesulitan memasak, serta memperkuat pasokan logistik melalui dukungan perusahaan dan stakeholder.
“Kami berharap koordinasi yang lebih solid dapat mempercepat penanganan dampak banjir sekaligus memastikan bantuan benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan,” tutupnya. (*)
Penulis : Mirah Hayati
