BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mulai mematangkan arah pembangunan tahun 2027 dengan menetapkan sejumlah target strategis, mulai dari penurunan stunting hingga 12,5 persen, pengentasan pengangguran, sampai ambisi nol persen kemiskinan pada 2030.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2027 yang digelar Selasa (10/2/2026) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota.
Forum yang digelar Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) itu dibuka Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, DPRD, OPD, camat, lurah, hingga unsur masyarakat.
Wakil Wali Kota Bontanv, Agus Haris, menegaskan bahwa RKPD 2027 bukan sekadar dokumen tahunan, melainkan fondasi penting dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kota Bontang 2025–2029. Dokumen ini juga harus selaras dengan arah kebijakan nasional dan Provinsi Kalimantan Timur, terutama dalam konteks Bontang sebagai daerah mitra Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Perencanaan pembangunan diarahkan untuk mewujudkan Kota Bontang sebagai kota industri dan jasa yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan sebagai daerah mitra IKN,” ujar Agus Haris.
Pemkot Bontang menetapkan fokus pembangunan 2027 pada persoalan-persoalan krusial yang langsung menyentuh kesejahteraan masyarakat. Penurunan prevalensi stunting ditargetkan mencapai 12,5 persen, sementara angka pengangguran yang masih tertinggi di Kalimantan Timur ditekan secara bertahap melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM.
Selain itu, pengentasan kemiskinan dipercepat dengan target jangka panjang nol persen pada 2030. Upaya tersebut dilakukan melalui intervensi program yang lebih tepat sasaran berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
Di sektor pelayanan dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama. Sementara pada bidang ekonomi, pembangunan diarahkan pada penguatan ekonomi inklusif berbasis kerakyatan, melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, serta penciptaan iklim investasi yang lebih mudah dan kompetitif.
Pemkot juga memberi perhatian pada pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup, seperti peningkatan kualitas jalan, penyediaan air bersih dan sanitasi layak, perbaikan rumah tidak layak huni, pengendalian banjir, serta pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Ia bilang, agar seluruh perangkat daerah menyelaraskan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 dengan Rancangan Awal RKPD, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
Lebih lanjut, AH menekankan, keberhasilan pembangunan tidak bisa dicapai oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
“Koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antara pemerintah, Forkopimda, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media harus terus diperkuat untuk menjawab tantangan pembangunan dan mewujudkan Kota Bontang yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)
Penulis : Mirah Hayati
