MAKASSAR — Pemerintah Kota Bontang menggelar Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Rakor Forkopimda) dan Pemangku Kepentingan (Stakeholders) Kota Bontang Tahun 2026 yang berlangsung di Makassar pada Kamis, 20 Agustus 2026. Acara ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, yang membacakan sambutan tertulis Wali Kota Bontang, Neni Moernaeni.
Dalam sambutannya, Pemkot Bontang menyampaikan apresiasi kepada jajaran perusahaan atas kontribusi nyata dalam pembangunan masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) atau kerap disebut Coorporate Social Responsibility (CSR). Sebagai kota industri, Bontang terus berpotensi mengalami pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, terdapat tantangan sosial seperti kemiskinan, penanganan stunting, pengangguran, hingga kualitas pendidikan.
”Pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian, perusahaan tidak mungkin bekerja sendirian, dan masyarakat tidak boleh hanya menjadi penerima bantuan. TJSL jangan dipahami sekadar kewajiban memberikan bantuan, melainkan sebagai instrumen kolaborasi pembangunan,” pesan Wali Kota yang dibacakan Agus Haris.
Ia menekankan pentingnya mengubah pola pelaksanaan TJSL agar terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan. Selama ini, tantangan seperti belum optimalnya sinkronisasi prioritas pembangunan, tumpang tindih program, hingga mekanisme pengawasan (monitoring) yang belum seragam masih menjadi hambatan.
“Melalui rakor ini, Pemkot Bontang mengundang seluruh elemen untuk membenahi kendala tersebut secara bersama-sama,” sebut Agus.
Menghadapi perencanaan program TJSL tahun 2027, seluruh perusahaan yang didorong untuk membangun peta kolaborasi yang menyasar sektor-sektor krusial. Di bidang pemberdayaan ekonomi dan UMKM, perlu dilakukan transisi dari program bantuan konsumtif ke pelatihan keterampilan, penyediaan alat usaha, serta pembukaan akses pada pasar.
“Pada sektor kesehatan dan pendidikan, fokus pada upaya preventif penanganan stunting, kualitas keluarga, dan peningkatan kompetensi SDM usia muda,” ujar Neni dalam sambutannya.
Kemudian pada sektor lingkungan dan ketenagakerjaan, program TJSL dapat diarahkan pada upaya memperkuat pengelolaan sampah, penghijauan, serta penyiapan tenaga kerja lokal agar siap bersaing di dunia industri.
Sebagai bahan evaluasi, setiap perusahaan diminta melaporkan realiasi program TJSL selama periode tahun 2025. Program yang dilaporkan meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, bantuan alat pertanian-perikanan hingga peningkatan infrastruktur dasar. Sektor lainnya berupa pemberian layanan kesehatan hingga sinergi program pengentasan stunting bersama pemerintah.
Dalam pernyataannya, Pemkot Bontang mengajak dunia usaha menjadi partner yang saling menguntungkan. Perusahaan membutuhkan lingkungan usaha yang aman dan kondusif, pemerintah memerlukan pembangunan berkualitas, dan masyarakat berhak atas kehidupan yang lebih sejahtera.
“Pemerintah Kota Bontang tidak hadir dalam forum ini untuk meminta-minta kepada perusahaan. Kami hadir untuk mengajak perusahaan menjadi mitra strategis pembangunan Kota Bontang,” tegasnya.
Melalui pembentukan kepengurusan Forum TJSL yang menjadi puncak agenda ini, diharapkan mampu menghasilkan tindakan nyata yang berdampak langsung bagi kemajuan Kota Bontang.
Setelah sejumlah pertemuan serupa beberapa tahun lalu, agenda rakor kali ini berhasil mengumpulkan hampir seluruh perusahaan industri atau stakeholders terkait. Sebanyak 15 perusahaan industri lintas sektor tampak mengirimkan perwakilannya. Selain itu, hadir tiga perusahaan daerah seperti Perumdam Tirta Taman, PT Bontang Migas dan Energi (BME) dan PT Aneka Usaha Jasa (AUJ). Ditambah lima perbankan yang mengikuti agenda tersebut. (*)
Penulis: Qadlie Fachruddin S.
