BONTANG – Distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Kota Bontang disebutkan tidak berjalan optimal. Hingga akhir 2025, kuota BBM subsidi jenis Pertaline sebanyak 2 juta liter tidak tersalurkan sepenuhnya.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Bontang, Arif Rochman, mengatakan persoalan bermula dari besarnya selisih antara usulan kuota daerah dengan alokasi yang disetujui pemerintah pusat melalui BPH Migas.
Untuk tahun 2026, Pemkot Bontang mengusulkan kuota Pertalite sekitar 80 ribu kiloliter (KL), namun yang disetujui hanya sekitar 24 ribu KL. Kondisi serupa terjadi pada solar, dari usulan 50 ribu KL, realisasi yang diberikan hanya sekitar 18 ribu KL.
“Usulan kami memang tidak pernah disetujui penuh. Bahkan rata-rata hanya sekitar 30 persen,” ujar Arif Rochman.
Pengiriman Pertalite setiap bulan bersifat fluktuatif dengan alokasi bulanan Bontang berada di kisaran 2.029 KL atau sekitar 2,03 juta liter. Pada Agustus 2026, distribusi baru mencapai sekitar 1.900 KL.
“Secara teori, kekurangan tersebut akan dikompensasi pada bulan berikutnya, namun pada akhir tahun justru masih ada sisa kuota dalam jumlah besar,” ungkapnya.
Di sisi lain, antrean kendaraan di SPBU masih menjadi keluhan utama masyarakat. Arief Rochman menilai persoalan itu tidak semata-mata disebabkan keterbatasan kuota, tetapi juga minimnya titik pelayanan. Ketika SPBU Tanjung Laut dikenai sanksi, kendaraan otomatis berpindah ke tiga SPBU lainnya sehingga antrean semakin panjang.
Karena itu, kata Arief, pihaknya mendorong penambahan SPBU baru agar distribusi kendaraan tidak terkonsentrasi di beberapa lokasi saja. Salah satu opsi yang tengah didorong adalah meningkatkan status Pertashop di Bontang Lestari menjadi SPBU penuh sehingga dapat menyalurkan Pertalite dan solar. Pemkot juga membuka peluang investasi bagi pihak swasta untuk membangun SPBU baru.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, menilai persoalan utama berada pada pola distribusi BBM. Ia menerima laporan dari pengelola SPBU yang menyebut pasokan harian tidak menentu, padahal pihak SPBU telah melakukan deposit untuk pengadaan BBM.
“Kalau kuotanya masih ada, kenapa masyarakat tetap mengantre panjang? Berarti ada yang tidak beres dalam distribusinya, ” tegas Rustam. (*)
Penulis: Michael Fredy Yacob
