BONTANG – Masyarakat yang ingin mengurus Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kota Bontang tidak perlu mengeluarkan biaya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang memastikan layanan tersebut diberikan secara gratis dengan proses yang transparan.
Kepala DPMPTSP Bontang, Muhammad Aspiannur, menjelaskan SPPL menjadi salah satu persyaratan lingkungan bagi kegiatan usaha yang memiliki dampak relatif kecil. Dokumen ini diperlukan sebagai bentuk komitmen pelaku usaha dalam menjaga dan memantau kondisi lingkungan di sekitar lokasi kegiatan.
Ia menegaskan, kemudahan pengurusan perizinan harus berjalan beriringan dengan kesadaran pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan.
“Tidak ada pungutan dalam pengurusan SPPL. Kami juga mendorong masyarakat memanfaatkan sistem yang telah disediakan agar prosesnya lebih praktis dan seluruh tahapan dapat diketahui dengan jelas,” ujarnya, Selasa (10/11/2026).
Mengacu pada standar pelayanan yang berlaku, penerbitan SPPL membutuhkan waktu paling lama tiga hari kerja setelah seluruh persyaratan administrasi dinyatakan lengkap.
Pengajuan dilakukan melalui sistem perizinan digital yang terintegrasi. Melalui mekanisme tersebut, pemohon dapat mengikuti perkembangan proses permohonan tanpa harus berulang kali datang ke kantor pelayanan.
Menurutnya, penerapan layanan berbasis digital juga menjadi upaya untuk meminimalkan hambatan birokrasi sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat, baik dari sisi prosedur maupun waktu penyelesaian.
DPMPTSP Bontang turut menyediakan saluran pengaduan bagi masyarakat yang menemukan kendala selama proses pengurusan. Fasilitas tersebut menjadi bagian dari pengawasan pelayanan agar pelaksanaan di lapangan tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Standar pelayanan SPPL tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Bontang Nomor 365 Tahun 2023. Dengan kepastian biaya, prosedur, dan waktu penyelesaian, pemerintah berharap pelaku usaha semakin mudah memenuhi kewajiban administrasi lingkungan sekaligus mendukung iklim investasi yang kondusif.
“Kami berkomitmen menjaga kualitas pelayanan agar masyarakat tidak hanya mendapatkan kemudahan, tetapi juga memperoleh kepastian dan kenyamanan selama proses pelayanan,” tutupnya. (ADV)









