BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui peningkatan pelayanan perizinan. Salah satunya dengan memberikan kepastian waktu pengurusan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) yang ditargetkan rampung maksimal 14 hari kerja.
Kepala DPMPTSP Bontang Muhammad Aspiannur mengatakan, kepastian waktu pelayanan menjadi salah satu faktor penting dalam memberikan kemudahan bagi investor maupun masyarakat yang hendak melaksanakan pembangunan atau kegiatan usaha.
Menurutnya, proses perizinan yang jelas dan terukur dapat membantu pemohon mempersiapkan rencana kegiatan tanpa harus menghadapi ketidakpastian dalam pengurusan dokumen.
“Melalui standar pelayanan yang sudah ditetapkan, kami berupaya memberikan kepastian kepada masyarakat maupun investor terkait waktu penyelesaian perizinan,” ujarnya, Kamis (12/11/2026).
Ia menjelaskan, pengurusan Andalalin juga telah didukung sistem perizinan digital. Dengan demikian, pemohon dapat mengajukan permohonan secara daring tanpa harus selalu datang langsung ke kantor pelayanan.
Selain itu, perkembangan proses permohonan dapat dipantau secara transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memangkas hambatan administratif sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan.
Meski mengutamakan percepatan, Aspiannur menegaskan proses penerbitan persetujuan tetap harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Sebab, Andalalin merupakan bagian penting untuk memastikan pembangunan tidak menimbulkan gangguan terhadap kelancaran dan keselamatan lalu lintas.
“Pelayanan yang cepat tetap harus berjalan sesuai regulasi. Kami ingin memberikan kemudahan bagi investor, tetapi aspek keselamatan dan kelancaran lalu lintas juga harus menjadi perhatian,” jelasnya.
Standar pelayanan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Bontang Nomor 365 Tahun 2023, dengan waktu penyelesaian maksimal 14 hari kerja.
“Kami ingin memberikan kemudahan dan kepastian pelayanan kepada investor maupun masyarakat. Namun, seluruh proses tetap harus sesuai regulasi agar pembangunan yang berjalan juga memperhatikan keselamatan dan kepentingan masyarakat,” pungkasnya.









