Jakarta, jurnalpijar.com —
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Ari Setiadi mengatakan pemerintah memahami dan menghormati pergerakan masyarakat pasca pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Pilkada di DPR.
Kementerian Komunikasi dan Informatika meminta ruang publik tetap dijaga agar masyarakat bisa lebih mengekspresikan pandangan.
“Jangan sampai dinamika pemilu kali ini menimbulkan misinformasi, fitnah, atau merugikan kepentingan masyarakat.
Kementerian Komunikasi dan Informatika meyakini kedewasaan dan kebesaran bangsa Indonesia dapat diukur dari bagaimana warga bangsa menyikapi berbagai gagasan.
Kekuatan yang dimiliki saat ini antara lain adalah semangat demokrasi dalam organisasi dan terjaganya persatuan dan kesatuan.
“Kita akan terus bersatu dan adil. Saya berharap hasilnya baik untuk semua pihak,” ujarnya.
Menurut Budi Aria, sikap pemerintah sudah jelas dan tidak berubah, yakni menaati segala aturan terkait pemilu 2024.
Kementerian Pendidikan dan Penerangan menjelaskan, DPR hari ini menyatakan belum ada persetujuan terhadap RUU pemilu.
Dengan kata lain, jika RUU Pilkada tidak disahkan DPR pada 27 Agustus, maka berlaku keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang aturan pemilu.
Pemerintah hanya akan menjaga dan menegakkan peraturan yang relevan, kata Budi Ari
Menkominfo mengatakan, dinamika yang terjadi pasca putusan MK dan perdebatan RUU Pilkada di DPR harus disikapi dengan bijak.
Sementara itu, proses peradilan dan hukum terus berlanjut, diikuti oleh ambisi publik dan media.
Pemerintah berharap tren yang ada di masyarakat ini akan mengarah pada terselenggaranya Pilkada 2024 yang demokratis, damai, dan aman.
Pilkada serentak akan dilaksanakan pada Rabu, 27 November di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.
(bunga/bunga)
Tinggalkan Balasan