Jakarta, jurnalpijar.com —
Banyak perusahaan Korea Utara yang kesulitan mengirim pekerjanya ke Tiongkok.
Perusahaan-perusahaan ini disebut-sebut menjalin hubungan dengan Tiongkok untuk merekrut lebih banyak pekerja dari Korea Utara.
Menurut Radio Free Asia, Pyongyang sedang berusaha memperbaiki situasi keuangannya dengan mendatangkan lebih banyak mata uang asing.
Sumber yang tidak disebutkan namanya dari provinsi Jilin Tiongkok mengatakan, “Perusahaan perdagangan Korea Utara saat ini sedang berjuang untuk menemukan mitra bisnis Tiongkok.
Dia mengungkapkan bahwa dia memiliki pejabat perusahaan Korea Utara untuk mencari mitra bisnis Tiongkok.
“Pada pertengahan April, saya menerima permintaan serupa dari seorang migran asal Korea Utara,” tambahnya.
Kabarnya, pekerja Korea Utara sedang menghadapi krisis tenaga kerja. Pasalnya, sanksi internasional yang diterapkan seringkali mengucilkan nilai perekonomian negara.
Selain itu, sebagian besar anggaran sumber daya Pyongyang dihabiskan untuk menguji program nuklir dan rudalnya.
Pengiriman tenaga kerja ke Tiongkok sebagai negara mitra merupakan upaya untuk meningkatkan perputaran perekonomian negara tersebut.
Sejak pandemi COVID-19, banyak pekerja Korea Utara yang tidak dapat kembali ke tanah air mereka karena penutupan perbatasan negara. Namun setelah epidemi mereda, peluang mulai terbuka kembali bagi perusahaan dan pekerja Korea Utara.
Oleh karena itu, pemerintah Korea Utara gencar mengirimkan pekerja baru ke Tiongkok dalam berbagai upaya untuk menghindari sanksi yang dijatuhkan. Seperti penggunaan visa pelajar untuk pelatihan vokasi.
Seperti pertengahan bulan Mei. Perusahaan pakaian Tiongkok menandatangani kontrak untuk mempekerjakan 800 pekerja Korea Utara
Pekerja yang berpenghasilan sedikitnya 4.000 yuan (US$550) telah melalui berbagai skema setoran tunai. Untuk disimpan ke Pemerintah dan dana subsisten selama migrasi.
Namun, perusahaan China disebut puas setelah mendatangkan pekerja asal Korea Utara. Sebab para pekerja tersebut digaji lebih rendah dibandingkan pekerja lokal.
Upaya itu dilakukan setelah pemerintahan Kim Jong Un membangun 10.000 apartemen gratis untuk penghuninya.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari program pembangunan 50.000 unit rumah gratis di Pyongyang selama lima tahun mulai tahun 2021. (Nilai/Pajak)
Tinggalkan Balasan