Jakarta, jurnalpijar.com —
Menpora Dito Ariotedjo ingin pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) dikembalikan ke pemerintah pusat.
Hal inilah yang dikemukakan Ditto setelah mencermati secara mendalam penyelenggaraan PON selama dua dekade terakhir. Salah satu penyebabnya adalah banyak infrastruktur PON yang tidak terawat.
“Kita pasti perlu duduk bersama para pemangku kepentingan, dengan KONI, dengan DPR untuk membahas masalah ini karena sudah diatur dalam undang-undang,” kata Ditto di DPR RI di Senayan, Selasa (17/9).
“Tapi menurut saya, dari sudut pandang saya pribadi, kampanye itu harusnya efektif. Ini event nasional yang ditujukan ke pemerintah pusat,” ujarnya.
Dito yakin usulannya akan ditentang banyak pihak. Meski demikian, ia siap mengabdikan dirinya sepenuh hati untuk menjadikan PON mendatang lebih baik dari sebelumnya.
“Saya kira ini hak prerogratif pemerintah pusat. Sebaiknya mundur karena sekarang PON sebenarnya tuan rumah dan KONI bertanggung jawab penuh,” ujarnya.
“Saya bilang ke panitia
Usulan tersebut selanjutnya akan disampaikan ke DPR RI oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ditto berharap PON 2028 dapat terselenggara dan dikelola dengan lebih baik tanpa menimbulkan kerugian yang berarti.
“Saya berharap dengan dukungan panitia
Kita melihat PON di Kalimantan Timur (2008), Riau (2012), Jawa Barat (2016), Papua (2021), dan Aceh Utara-Sumatera (2024), dan menurut saya itu kenyataan yang menyakitkan, dan mungkin itu saya. Ini bermusuhan, tapi harus nyata.”
Ditto bersikukuh tak ingin PON dibatalkan, namun reformasi harus dilakukan. Konflik yang muncul selama dan pasca PON tidak bisa terus berlanjut seperti sekarang.
Banyaknya cabang olahraga yang dipertandingkan di PON juga diminta didalami. Ada terlalu banyak yang harus dikejar sekarang, dan mereka tidak akan ikut Olimpiade.
“Saya berharap jumlah pertandingan PON sama dengan ASEAN Games, minimal olahraga ASEAN Games dan tentunya olahraga nasional tetap dipertandingkan,” kata Ditto.
(nilai absolut/matahari terbit)
Tinggalkan Balasan