Jurnalpijar.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan mengambil langkah tegas dalam mengawasi distribusi beras di wilayahnya, menyusul mencuatnya isu dugaan pengoplosan dan penahanan pasokan oleh sejumlah distributor. Upaya ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga serta memastikan kualitas beras yang beredar di pasar lokal tetap terjaga.
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentoleransi pelanggaran dalam rantai distribusi beras. Ia menekankan, jika ditemukan distributor yang terbukti melakukan pengoplosan atau menahan stok demi memainkan harga, maka sanksi tegas akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kalau ada yang terbukti mengoplos atau menahan stok untuk memainkan harga, kami pastikan akan dikenakan sanksi tegas sesuai aturan,” ujar Rahmad.
Dinas Perdagangan Kota Balikpapan telah melakukan inspeksi ke sejumlah gudang distributor, pasar, hingga pusat perbelanjaan. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan tidak ada penjualan beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) serta tidak terjadi pengurangan kualitas maupun kuantitas beras yang dijual ke masyarakat. Rahmad menambahkan, pemerintah tidak ingin masyarakat resah akibat ulah oknum distributor nakal dan akan bertindak tegas jika ditemukan pelanggaran.
Selain melakukan pemeriksaan rutin, Pemkot Balikpapan juga memperkuat koordinasi dengan aparat kepolisian. Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kaltim turut dilibatkan dalam pengecekan distribusi beras. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari temuan Satgas Pangan Polda Kaltim pada 25 Juli 2025 lalu, di mana sekitar 4.000 kilogram beras bermutu rendah bermerek Mawar Sejati dan Rambutan ditemukan di gudang milik CV SD, Balikpapan. Beras tersebut diketahui telah dikemas ulang dan dipasarkan sebagai beras premium, meski hasil uji laboratorium menunjukkan kualitasnya tidak memenuhi standar.
Kendala pasokan juga menjadi perhatian pemerintah. Selama dua bulan terakhir, distribusi beras dari Sulawesi ke Kalimantan mengalami hambatan, sehingga pedagang terpaksa mengambil pasokan dari Pulau Jawa. Kondisi ini berdampak pada kenaikan harga jual beras di pasar. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkot Balikpapan terus berkoordinasi dengan Perum Bulog guna menjamin ketersediaan beras bagi masyarakat.
Rahmad mengimbau warga agar tetap tenang dan membeli beras dari tempat resmi. Ia memastikan pemerintah akan terus memantau dan menjaga ketersediaan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar.
“Kami mengimbau masyarakat tidak panik dan belanja secukupnya. Pemerintah akan terus memantau dan memastikan kebutuhan pokok tersedia dengan harga yang wajar,” tutup Rahmad.
