Jurnalpijar.com, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan jaminan bahwa insentif guru akan tetap terlindungi meski sedang menyiapkan langkah-langkah efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Komitmen ini disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan bahwa pos anggaran untuk insentif guru tidak akan mengalami evaluasi atau pengurangan. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa jumlah anggaran insentif guru tidak terlalu signifikan, namun memiliki peran vital dalam mendukung mutu pendidikan di Kaltim.
“Kalau untuk insentif guru kemungkinan besar tidak dievaluasi, karena jumlahnya juga tidak terlalu signifikan,” ungkap Seno di Samarinda, Selasa (7/10/2025).
Seno menjelaskan bahwa keputusan mempertahankan insentif guru telah melalui pembahasan bersama Gubernur dan Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai wujud komitmen pemerintah terhadap kemajuan sektor pendidikan. “Ini bagian dari komitmen kami mendukung kemajuan sektor pendidikan di Kaltim,” tegasnya.
Meskipun insentif guru dipastikan aman, Wakil Gubernur mengungkapkan bahwa beberapa pos anggaran lain masih akan menjalani proses evaluasi, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hasil evaluasi sementara menunjukkan kemungkinan adanya penyesuaian TPP ASN antara 50 hingga 60 persen, tergantung pada hasil kajian keuangan yang sedang dilakukan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Semua masih dikaji. Kita menunggu hasil kalkulasi dari masing-masing organisasi perangkat daerah dan menyesuaikan dengan dana bagi hasil yang diterima tahun depan,” jelas Seno.
Langkah efisiensi APBD 2026 ini merupakan respons terhadap kondisi keuangan daerah yang perlu disesuaikan dengan proyeksi penerimaan tahun mendatang. (*)
