SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menargetkan realisasi serapan anggaran dapat mencapai lebih dari 80 persen pada akhir Desember 2024. Namun, progres penyerapan anggaran masih berlangsung secara bertahap dan belum mencapai tingkat yang optimal hingga akhir Oktober 2025 lalu.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor, mengakui bahwa meski telah terjadi peningkatan, realisasi anggaran secara keseluruhan masih belum maksimal. “Ada peningkatan, tapi masih berproses. Realisasi penyerapan memang belum maksimal,” ungkapnya.
Noviari mengidentifikasi kendala utama yang menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran adalah masalah teknis pada proses pengadaan barang dan jasa yang menggunakan sistem elektronik. Sistem tersebut sering mengalami perlambatan akibat tingginya jumlah pengguna yang mengakses dalam waktu bersamaan.
“Sistemnya kan dikroyoki, makanya jadi lemot,” jelasnya.
Permasalahan ini bukan merupakan kejadian pertama kali bagi Pemkab Kutim. Kendala serupa telah dialami beberapa kali pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga pemerintah daerah berencana melakukan evaluasi menyeluruh dan memperbaiki pola kerja untuk tahun anggaran mendatang.
Sebagai langkah antisipatif, Pemkab Kutim akan menerapkan strategi percepatan sejak awal tahun 2025 untuk menghindari penumpukan kegiatan di akhir periode anggaran. “Kita akan dorong di awal-awal. Januari–Februari itu kegiatan sudah harus berjalan,” tegas Noviari.
Ia menambahkan bahwa pada tahun sebelumnya, Pemkab sempat menghadapi hambatan akibat kebijakan efisiensi anggaran, pergeseran program, dan berbagai penyesuaian yang berdampak pada keterlambatan realisasi. Meski demikian, program-program prioritas yang menjadi misi Bupati tetap menjadi fokus utama dalam pelaksanaan pembangunan.
“Misi dan program unggulan Pak Bupati tetap menjadi prioritas. Walau anggaran berkurang karena pengisian TKD, program-program tersebut tetap kita upayakan berjalan,” sebut Noviari. (*)
