BONTANG – Upaya menangani persoalan kesehatan di Kecamatan Bontang Barat terus diperkuat melalui kerja sama lintas sektor. Puskesmas Bontang Barat kini memfokuskan koordinasi pada sejumlah isu, termasuk stunting dan Tuberkulosis (TB).
Koordinasi tersebut dibahas dalam pertemuan lintas sektor yang berlangsung di BPU Kecamatan Bontang Barat, Selasa (29/9/2026). Peserta agenda ini terdiri dari kader Puskesmas Kanaan, Belimbing dan Telihan. Kemudian perwakilan instansi seperti KUA Bontang Barat, PLKB, dan ketua posyandu se-Bontang Barat. Sejumlah guru, ketua RT dan masyarakat sipil setempat.
Kasubbag Tata Usaha Puskesmas Bontang Barat, Sarce Mangopo, menjelaskan forum tersebut merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tiga bulan. Dengan demikian, dalam satu tahun terdapat empat kali pertemuan untuk membahas berbagai persoalan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Bontang Barat.
“Ini adalah pertemuan rutin dari Puskesmas Bontang Barat yang setiap tiga bulan sekali. Jadi dalam satu tahun ada empat kali pertemuan. Ini lintas sektor yang membahas soal kesehatan di wilayah Puskesmas Bontang Barat,” ujar Sarce.
Menurut Sarce, penyelesaian persoalan kesehatan membutuhkan keterlibatan lebih luas. Puskesmas tidak dapat bekerja sendiri sehingga koordinasi dilakukan dengan berbagai pihak yang memiliki peran di tengah masyarakat.
“Harapannya masalah kesehatan ini tidak hanya menjadi tugas tenaga kesehatan saja, tetapi menjadi tanggung jawab semua lintas sektor terkait sehingga penyelesaiannya pun tidak berjalan sendiri. Jadi kita bisa berjalan bersama-sama untuk menyelesaikan masalah-masalah kesehatan di Bontang Barat,” katanya.
Pertemuan tersebut melibatkan sejumlah unsur, mulai dari perwakilan kelurahan, KUA, PLKB, DPRD, ketua Posyandu se-Bontang Barat, tenaga pendidik, ketua RT, Babinsa hingga Bhabinkamtibmas.
Salah satu isu yang terus dibahas dalam forum lintas sektor adalah stunting. Sarce menyebut persoalan tersebut membutuhkan penanganan berkelanjutan karena tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
Ia mengatakan angka stunting di Bontang Barat merupakan yang paling rendah di Kota Bontang. Meski demikian, masih terdapat kasus yang perlu mendapat perhatian.
“Stunting memang selalu kita bahas karena penyelesaiannya jangka panjang. Jadi tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Memang kalau untuk di Kota Bontang, angka stunting di Bontang Barat itu paling rendah, tapi tetap masih ada,” jelasnya.
Untuk mendukung penanganan tersebut, Puskesmas juga membuka peluang keterlibatan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau TJSL.
Sarce menyebut program TJSL dari PT Pupuk Kaltim akan diarahkan ke tiga kelurahan untuk mendukung penanganan stunting. Sementara itu, PT KPI memiliki program yang ditujukan ke Kelurahan Kanaan.
Selain stunting, Tuberkulosis atau TB turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.
Sarce mengatakan Kelurahan Telihan sebelumnya menjadi salah satu lokus TB. Namun, pada tahun ini terdapat peningkatan tren kasus di Kelurahan Kanaan.
“Yang lokus TBC kemarin ada di Kelurahan Telihan, tapi ternyata di tahun ini juga trennya meningkat di Kanaan,” ungkapnya.
Menghadapi kondisi tersebut, Puskesmas Bontang Barat meningkatkan pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang sekaligus dirangkaikan dengan penapisan TB.
Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memperluas penemuan kasus. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang teridentifikasi, penanganan diharapkan dapat dilakukan lebih cepat.
“Memang kita juga lagi aktif menggencarkan pemeriksaan CKG yang dirangkaikan dengan pemeriksaan TBC. Jadi harapannya semakin banyak kasus ditemukan, semakin cepat diobati, harapannya penyebarannya juga semakin bisa ditekan,” pungkas Sarce.
Anggota Komisi C DPRD Bontang, Bonnie Sukardi, yang hadir dalam pertemuan tersebut turut menekankan pentingnya kolaborasi dalam menangani persoalan kesehatan.
Menurutnya, penanganan stunting dan TB membutuhkan peran dari berbagai unsur. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berada di tangan Puskesmas.
“Persoalan kesehatan seperti stunting dan TB ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh Puskesmas. Harus ada keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah wilayah, kader, keluarga dan masyarakat,” pungkasnya. (*)
Penulis: Lia
