BONTANG – Pemerintah Kota Bontang membuka pemanfaatan videotron milik daerah sebagai sarana promosi dan penyebarluasan informasi bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Fasilitas tersebut kini dapat disewa dengan tarif yang telah ditetapkan sejak awal 2026.
Kebijakan penyewaan ini dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang. Penerapannya mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Kepala DPMPTSP Bontang, Muhammad Aspiannur, mengatakan besaran retribusi disesuaikan dengan dimensi layar yang digunakan. Untuk videotron berukuran 3×4 meter, tarifnya Rp250 ribu, sedangkan ukuran 4×8 meter dikenakan Rp350 ribu.
“Karena ukurannya berbeda maka tarifnya juga berbeda” ucapnya, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, keberadaan fasilitas ini dapat menjadi alternatif bagi pelaku usaha untuk memperluas jangkauan promosi. Selain kepentingan komersial, videotron juga bisa digunakan untuk mendukung penyampaian informasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
Saat ini, Pemkot Bontang menyediakan empat titik videotron yang bisa dimanfaatkan, yakni di kawasan Simpang Lampu Merah Loktuan, Tugu Selamat Datang Bontang, depan Kantor DPMPTSP, serta kawasan Bontang Kuala.
Dari sisi pendapatan daerah, penerimaan hasil penyewaan tersebut akan disetorkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang.
Aspiannur mengimbau masyarakat dan pelaku usaha agar turut memanfaatkan fasilitas tersebut untuk menunjang kebutuhan publikasi. Namun, materi yang ditayangkan tetap harus memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
“Fasilitas ini bisa menjadi pilihan masyarakat untuk menyampaikan informasi maupun memperkenalkan produk usahanya. Kami tentu akan memastikan setiap materi yang ditampilkan tetap sesuai dengan ketentuan,” pungkasnya.









