Jurnalpijar.com, SAMARINDA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengundang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk berkolaborasi dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini bertujuan memastikan program-program sosial tepat sasaran dan efektif dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di daerah.
Dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/10/2025), Gus Ipul menekankan pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah. “Mari kita mulai bekerja dengan data yang sama dulu,” ungkapnya, menegaskan bahwa kesamaan acuan data menjadi kunci keberhasilan program pengentasan kemiskinan.
Mensos menjelaskan bahwa efektivitas program pemerintah sangat bergantung pada akurasi data yang digunakan. Oleh karena itu, DTSEN yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) perlu dimutakhirkan secara berkala melalui partisipasi aktif pemerintah daerah di semua tingkatan.
“Perlu partisipasi RT, RW, desa, kelurahan, kabupaten/kota, akhirnya juga nanti ke provinsi,” jelas Gus Ipul, menekankan pentingnya pendekatan bottom-up dalam pengumpulan data.
Proses pengumpulan data secara berjenjang ini akan melalui tahapan verifikasi, validasi, dan perangkingan untuk memastikan kualitas informasi. Data yang telah dimutakhirkan akan memudahkan pemerintah dalam mengidentifikasi sasaran program dengan lebih tepat.
“Hari ini alhamdulillah kita mulai dengan Kaltim, dengan kabupaten/kota. Kita sudah ada koordinasi sebelumnya. Kita ingin mari kita implementasikan dan konsisten dengan proses bisnis yang telah kita tawarkan dan buat bersama-sama,” kata Gus Ipul.
Mensos memberikan apresiasi kepada Pemprov Kaltim atas kinerja yang dinilai cukup baik, khususnya dalam bidang penurunan kemiskinan, pembukaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, ia menekankan perlunya perhatian khusus terhadap warga yang belum terbawa dalam proses pembangunan agar kesejahteraannya dapat meningkat.
Salah satu program yang disorot adalah Sekolah Rakyat, yang ditujukan untuk mengatasi masalah anak usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan. “Masih banyak anak-anak usia sekolah di seluruh Indonesia yang tidak sekolah. Dia usianya sekolah tapi tidak sekolah, belum sekolah, putus sekolah atau berpotensi putus sekolah,” tutur Gus Ipul.
Mensos menyampaikan rasa syukurnya karena sudah ada tiga titik Sekolah Rakyat di Samarinda. Ajakan kolaborasi ini disambut positif oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, yang mengafirmasi bahwa Sekolah Rakyat sudah berjalan di Kaltim dan menjadi kehormatan bagi provinsi tersebut.
“Sekaligus wujud nyata dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka mengedepankan program-program sosial,” kata Seno.
Seno juga menyampaikan laporan BPS tentang keberhasilan kolaborasi program pemerintah pusat dan provinsi dalam memberikan pendidikan gratis bagi siswa SMA, SMK, hingga jenjang S3. Hasilnya, angka partisipasi sekolah yang sebelumnya hanya 9 tahun berhasil naik menjadi 10,6% pada 2025.
“Angka partisipasi sekolah 10,6%. Artinya ada kenaikan signifikan berkat dorongan pemerintah pusat, pemerintah provinsi bersama-sama berikan yang terbaik untuk anak-anak didik kita,” tutup Seno.
