Jakarta, jurnalpijar.com —
Hingga Selasa (23/7), sedikitnya 173 orang tewas di Bangladesh akibat kekerasan.
1.200 orang ditangkap dalam demonstrasi damai besar ini.
Kerusuhan bermula dari protes mahasiswa terhadap kuota pegawai negeri. Selama berminggu-minggu, pelajar di Bangladesh hampir setiap hari mendesak agar mereka diterima bekerja di pemerintahan berdasarkan prestasi.
Saat ini, pemerintah Bangladesh menerapkan sistem kuota yang memberikan hingga 30% pekerjaan pemerintah kepada keluarga veteran perang tahun 1971.
Kritikus mengatakan sistem ini diskriminatif karena hanya menguntungkan pendukung Perdana Menteri Sheikh Hasina dan merugikan anak-anak berprestasi.
Di tahun Pada tahun 2018, pemerintahan Hasina mengakhiri sistem kuota setelah beberapa kali protes mahasiswa.
Namun bulan lalu, Pengadilan Tinggi Bangladesh membatalkan keputusan tersebut dan mengembalikan sistem kuota ke status tahun 1971 menyusul petisi yang diajukan oleh keluarga para veteran.
Koordinator aksi kota Narayanganj Farhana Manik Muna mengatakan para aktivis ingin pemerintah membentuk sebuah komite untuk mengusulkan reformasi sistem kuota.
“Kami tidak menyerukan pembatalan seluruh pendaftaran kuota. Sebaliknya, kami menginginkan pendekatan yang masuk akal untuk membantu kelompok rentan,” kata Farhana.
Tingkat pengangguran di Bangladesh meningkat secara signifikan akhir-akhir ini. Selain itu, tidak tersedia cukup lapangan kerja bagi masyarakat, dan perekonomian negara terus menurun secara signifikan.
Rashid Mahmood Titumir, seorang profesor studi pembangunan di Universitas Dhaka, mengatakan “gerakan revisi kuota” adalah tentang ketidakamanan pendapatan.
Reuters mengutip pernyataan Titumir pada Jumat (19/7): “Ini adalah masalah yang dihadapi kaum muda karena kurangnya pekerjaan dan pendapatan atau kurangnya asuransi.”
Lanjutkan di halaman berikutnya…
Tinggalkan Balasan