Jakarta, jurnalpijar.com —
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melaporkan 210 instansi pemerintah di pusat dan daerah terkena dampak serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.
Jadi ada 210 instansi yang terdampak, baik pusat maupun daerah, kata Samuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), di kantornya, Jakarta, Senin (24/6).
PDNS 2 mengalami kendala sejak 20 Juni lalu. Beberapa layanan publik, termasuk imigrasi, sempat lumpuh dan baru kini dipulihkan secara bertahap.
Semuel tidak merinci 210 instansi yang terkena dampak. Namun, dia mengklaim beberapa layanan mulai pulih.
Yang terjadi, imigrasi sudah berhasil pindah dan mendapatkan layanannya di kapal, LKPP Sikap ada di kapal, lalu [Kementerian Koordinator] Marves punya layanan perizinan acara yang juga ada di kapal, Kota Kediri juga ada di kapal, jelasnya .
“Sisanya sedang dalam proses. Jadi datanya sedang kita migrasikan,” imbuhnya.
Menurut Semuel, pemulihan “harus dipercepat jika ada koordinasi antara penyewa dan penyedia layanan utama mereka.”
Soal besaran kerugian, dia hanya menyebut gangguan pelayanan publik tanpa menyebutkan angka pastinya.
“Tapi pihak imigrasi paling terdampak karena terjun langsung ke masyarakat. PUPR juga terkena dampaknya di sana, tapi sekarang proses migrasinya juga bergerak.”
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Khinsa Siburian mengatakan gangguan ini merupakan ulah serangan siber berupa brain cipher ransomware.
“Ransomware ini merupakan pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Direktur Network & IT Solution Telkom Herlan Wijanarko mengatakan, peretas meminta uang tebusan sekitar Rp 131,2 miliar.
“Jadi kami punya cara untuk mencapainya di web gelap. Mereka meminta uang tebusan sebesar US$8 juta,” ujarnya.
(lom/arh)
Tinggalkan Balasan