Jakarta, jurnalpijar.com —
Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram dengan terungkapnya anggaran Rp 6,2 triliun yang digunakan untuk membuat ribuan permohonan ke berbagai instansi pemerintah.
Jokowi mengatakan, peningkatan anggaran karena instansi pemerintah terus mengembangkan aplikasi baru. Ia mengatakan, setiap ada pergantian kepala badan atau kepala daerah, maka harus dibentuk badan baru.
“Sebelumnya ada 27.000 permohonan. Kemarin saat kita membuat anggaran, kita cek ada 6,2 triliun rupiah yang akan digunakan untuk membuat permohonan baru. Satu kementerian punya 500 lebih permohonan,” kata Jokowi. Senin (27/5) INA Digital di Istana Negara, Jakarta.
“Orientasinya selalu pada proyek. Ini yang sudah kami hentikan dan tidak bisa kami lanjutkan,” ujarnya.
Jokowi juga menggagas integrasi digitalisasi pelayanan publik. Hal ini diwujudkan dengan ditunjuknya Perum Peru sebagai Govtech Indonesia.
Mengikuti kebijakan ini, INA Digital Super Apps diluncurkan.
Aplikasi ini akan mencakup semua layanan publik. Untuk tahap pertama, pengajuannya mencakup layanan seperti BPJS kesehatan, pengurusan paspor, serta perpanjangan SIM dan STNK.
“Mulai tahun ini, berhenti membuat aplikasi baru, berhenti membangun platform baru. Berhenti!” kata Jokowi.
(dhf/sfr)
Tinggalkan Balasan