Jakarta, jurnalpijar.com —
Wakil Presiden DPR RI Lodewik Friedrich Paulus menanyakan kemungkinan kerja sama pemerintah dalam pemulihan Biro Investigasi Federal (FBI) Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya.
Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja pertama DPR dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Elektronika dan Sandi Negara yang dihadiri Kepala BSSN Hinsa Siburian dan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Sethiad. Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27 Juni).
Lodewijk menilai opsi ini bisa dipertimbangkan karena pemerintah AS sudah berpengalaman menangani serangan ransomware.
“Para ahli mengatakan FBI memiliki 7.000 kunci terkait tebusan kriptografi, termasuk langkah keamanan baru dari Lockbit 3.0,” kata Lodewick.
“Pertanyaan saya, sejauh mana kerjasama dengan FBI ini? Selama kita bekerja, berarti kita bisa berharap data yang dienkripsi oleh hacker ini masih bisa dibuka berkat kunci yang dimilikinya.” lanjutnya. .
Meski demikian, Lodewjik mengapresiasi masih ada potensi risiko jika pemerintah bekerja sama dengan FBI untuk memulihkan data PDNS.
Lodewijk mengatakan kerja sama dengan FBI dapat membantu Negeri Paman Sam mempelajari konten data yang terkena ransomware.
“Mungkin iya, ada resiko kalau kita minta otomatis maka kita juga akan bocor. Tapi kita mau buka atau mau menunggu dengan backup ini, apa istilahnya? untuk masuk kembali,” jelasnya.
Sebelumnya, server PDNS 2 Surabaya sempat lumpuh akibat serangan ransomware Lockbit 3.0. Pusat data di Surabaya diretas pada 20 Juni.
Akibatnya, 210 instansi pemerintah terdampak dan pelayanan publik berbasis digital terganggu.
Menteri Informasi dan Komunikasi (Menkominfo) Budi Ari Setiadi mengatakan, peretas meminta uang tebusan kepada pemerintah sebesar 8 juta USD atau setara Rp 131 miliar untuk melepaskan PDN. (mab/chri)
Tinggalkan Balasan