Jakarta, jurnalpijar.com —
Direktorat Jenderal Pajak angkat suara terkait klaim 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming, putra sulung Jokowi yang juga menjabat Wakil Presiden terpilih pada Pemilu 2024. periode dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dicopot.
Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Kementerian Keuangan mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan penyelidikan detail atas masalah tersebut.
“Saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman secara detail,” kata Dwi kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Rabu (18/9).
Klaim 6 juta data NPWP bocor dan diperjualbelikan di Crime Hacking Forums diungkap pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, dalam unggahannya di X pada Rabu (18/9).
Dari jutaan data yang diungkap, sebagiannya adalah milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming, putra sulung Jokowi yang juga menjabat wakil presiden terpilih periode 2024-2029.
“Total 6 juta data NPWP diperdagangkan dengan harga kurang lebih 150 juta rupiah. Data yang bocor antara lain NIK, NPWP, alamat, nomor handphone, email, dan lain-lain,” kata Teguh dalam unggahannya.
NPWP Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani dan menteri lainnya juga membocorkan sampel yang diberikan pelaku, tambahnya.
Teguh juga menyertakan tangkapan layar unggahan pelaku kejahatan siber di forum pelanggaran. Dalam tangkapan layar tersebut, tampak unggahan tersebut dilakukan pada September 2024 oleh akun bernama Bjorka.
Sebanyak 6,6 juta terjual di forum. Harga data ini adalah US$10.000 atau sekitar Rp153,1 miliar.
Menurut Teguh, pengunggah data memberikan total 10.000 sampel data. 25 besar dalam daftar tersebut antara lain Presiden Jokowi dan kedua putranya, Gibran dan Kaesang. Lalu ada nama beberapa menteri seperti Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Perusahaan keamanan siber Falcon Feeds, melalui akunnya di
“Seorang anggota forum peretasan mengaku telah membocorkan data dari Direktorat Jenderal Pajak, otoritas pajak resmi di Indonesia. Data yang bocor tersebut disebut-sebut mencakup informasi pribadi seperti nama, NIK (Nomor Pokok Penduduk), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), alamat, alamat email, nomor telepon, dan tanggal lahir. Harap dicatat: keaslian klaim ini belum diverifikasi,” cuit Falcon Feeds.
CNNIndonesia.com juga telah menghubungi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk meminta informasi terkait dugaan kejadian tersebut. Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.
(lom/agt)
Tinggalkan Balasan