Jakarta, jurnalpijar.com —
Pemerintah China mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada PVH Corp, pemilik merek ternama Calvin Klein dan Tommy Hilfiger.
Sanksi tersebut terkait penolakan perusahaan fesyen Amerika Serikat (AS) menggunakan kapas asal Xinjiang.
Ancaman datang dari Kementerian Perdagangan Tiongkok pada Selasa (24/9), yang menyatakan PVH kemungkinan akan ditempatkan pada “daftar entitas yang kurang diminati”.
Jika PVH ditempatkan pada daftar entitas yang kurang diminati, perusahaan tersebut akan dilarang mengimpor, mengekspor, dan berinvestasi di Tiongkok.
PVH dituduh melanggar “prinsip praktik pasar normal” dengan memboikot kapas dari Xinjiang, sebuah wilayah di Tiongkok barat yang menjadi pusat kontroversi atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas Muslim Uyghur.
“Kami sedang menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan PVH terkait keputusan mereka untuk tidak menggunakan kapas dari Xinjiang,” kata pejabat Kementerian Perdagangan China dalam keterangan resmi yang dikutip CNN, Rabu (25 September).
Dalam tanggapannya, PVH menyatakan selalu mematuhi hukum yang berlaku di semua negara tempatnya beroperasi, termasuk Tiongkok.
“Kami mematuhi seluruh hukum dan peraturan yang berlaku di setiap wilayah operasi kami. Saat ini kami sedang berkomunikasi dengan Kementerian Perdagangan Tiongkok dan akan merespons sesuai ketentuan yang berlaku,” kata PVH dalam keterangan resmi.
Mengutip kebijakan rantai pasokan PVH, perusahaan tersebut melarang pemasok langsung dan tidak langsung mengambil kapas dari Xinjiang.
Kebijakan tersebut juga sejalan dengan embargo pemerintah AS yang mulai berlaku pada Juni 2022 dan melarang impor barang buatan Xinjiang, sebagai bagian dari upaya memerangi praktik kerja paksa di wilayah tersebut.
Ancaman sanksi ini merupakan tantangan serius bagi PVH karena Tiongkok merupakan salah satu pasar utama mereka. Berdasarkan laporannya pada tahun 2023, perusahaan tersebut mengatakan “Tiongkok adalah mesin pertumbuhan yang penting” dengan mata uang lokalnya naik lebih dari 20 persen pada tahun itu.
Perusahaan juga menyatakan fokus untuk meningkatkan kesadaran merek, terutama di pasar Tiongkok, di mana baik Calvin Klein maupun Tommy Hilfiger belum sepenuhnya menembus pasar.
Namun, PVH bukan satu-satunya perusahaan fesyen Barat yang menghadapi tekanan terhadap kapas Xinjiang di Tiongkok.
Pada tahun 2021, perusahaan multinasional Swedia H&M menarik diri dari toko e-commerce utama Tiongkok dan diblokir oleh banyak aplikasi navigasi, ulasan, dan pemeringkatan. Namun, setelah sekitar satu tahun, penolakan tersebut mereda dan produk tersebut tersedia kembali secara online.
Wilayah Xinjiang telah menjadi sorotan internasional sejak tahun 2017 karena laporan penahanan massal hingga dua juta warga Uighur dan kelompok etnis Muslim lainnya di kamp-kamp yang didirikan sejak tahun 2017.
Pemerintah Tiongkok membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa kamp-kamp tersebut adalah “pusat pelatihan kejuruan” yang bertujuan untuk mengurangi ekstremisme. Namun beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, telah menjatuhkan sanksi terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang.
(lau/sfr)
Tinggalkan Balasan