JAKARTA – Gubernur Riau Abdul Wahid tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa pagi, sehari setelah Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di provinsi yang dipimpinnya. Kedatangan gubernur ini menjadi sorotan publik mengingat ia merupakan pejabat tinggi yang terjaring dalam operasi antikorupsi tersebut.
Abdul Wahid tiba pada pukul 09.35 WIB mengenakan kaus putih dan masker berwarna serupa yang menutupi wajahnya. Meski ditunggu para jurnalis di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, gubernur tersebut tidak memberikan keterangan apapun kepada media.
Abdul Wahid tidak sendirian saat tiba di gedung KPK. Ia didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau Muhammad Arif Setiawan yang mengenakan jaket coklat, serta Sekretaris Dinas PUPRPKPP Riau Ferry Yunanda yang memakai jaket putih. Ketiganya kompak mengenakan masker putih.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto telah mengonfirmasi pelaksanaan OTT yang menangkap Gubernur Riau. “Ya,” ujar Fitroh, Senin (3/11).
Ketua KPK Setyo Budiyanto juga membenarkan penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid dalam operasi tersebut. “Benar, sementara masih berproses,” kata Setyo saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin (3/11).
OTT yang menjerat Gubernur Riau ini merupakan operasi keenam yang dilakukan KPK pada tahun 2025. Rangkaian OTT tahun ini dimulai pada Maret 2025 dengan penangkapan anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
Operasi kedua dilakukan pada Juni 2025 terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumut dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut. Ketiga, OTT pada 7-8 Agustus 2025 di Jakarta, Kendari, dan Makassar terkait dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
Operasi keempat dilaksanakan di Jakarta pada 13 Agustus 2025 mengenai dugaan suap terkait kerja sama pengelolaan kawasan hutan. Sementara operasi kelima menyasar kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. (*)
