Jakarta, jurnalpijar.com —
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengakui investor asing belum masuk ke Ibu Kota Negara (IKN).
Sebab, proyek tersebut hanya memerlukan penanaman modal dalam negeri untuk pembangunan Kawasan Kunci Pemerintah Pusat (KIPP) tahap I.
“Kalau ditanya kenapa tidak ada penanaman modal asing, maka proyek kita akan selesai di wilayah pertama klaster I (Wilayah Pemerintahan Pusat/KIPP IKN) baru kemudian penanaman modal asing masuk di wilayah II,” tuturnya. pertemuan bisnis dengan Bahlil. Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (11/6).
“Saat ini mereka (investor asing) belum bisa melakukan itu (berinvestasi di IKN) karena infrastruktur Zona I belum 100 persen selesai. Sekarang sedang kita akselerasi,” imbuhnya.
Namun Bahlil membantah, apa yang dibangun di ibu kota baru saat ini masih bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Ia menegaskan, proyek-proyek di IKN juga merupakan bagian dari investasi lokal.
Bahlil mengaku pembangunan sarana dan prasarana di sana hampir selesai. Hal ini kita saksikan pada minggu lalu ketika kami mengunjungi IKN.
“Saya pulang dari sana seminggu yang lalu. Hotelnya hampir selesai, rumah sakitnya hampir selesai, beberapa gedung untuk infrastruktur dasar juga sudah selesai. Ini semua investasi internal, di luar APBN,” tutupnya.
Sementara itu, anggota Komisi VI DPR Harris Torino dari Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan optimisme Bahlil dalam rapat-rapat belakangan ini. Ia melontarkan klaim menteri bahwa IKN memiliki investor asing.
Harris mengatakan belum ada investor asing. Menurut dia, dana asing baru akan masuk jika “menekan” investor.
“Jika investasi utama tidak dilakukan maka akan sangat sulit bagi investor swasta, terutama investor asing, jika tidak (dipaksa/terancam) untuk menginvestasikan uangnya,” ujarnya.
“Kalau diklik, mau tidak mau harus ke sana (investasi di IKN). Tapi investasi di IKN akan lewat sini? Kok janjinya makin banyak asing yang datang?” Harris bertanya pada Bahlil.
(skt/sfr)
Tinggalkan Balasan