Jakarta, jurnalpijar.com –
Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, pulau sampah yang ingin dibangun pihaknya di Kepulauan Seribu juga bisa menerima sampah dari wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).
“Tempat yang kucari kemarin bukan hanya untuk Jakarta lho. Bisa untuk bekasi, bisa untuk depok, bisa untuk tangerang, bisa untuk bogor agar kita bisa menjaga lingkungan.” “Karena DKI butuh kelestarian ekologi untuk kebutuhan air bersih,” kata Heru. Jumat (17 Mei) di kawasan Monas, Jakarta.
“Jadi, pulau itu nantinya akan menjadi pulau lagi yang akan menjadi tempat pembuangan akhir. Saya tidak memikirkan DKI Jakarta, tapi tentang Tangerang, Tangsel di sekitar pantai,” lanjut Heru.
Heru menjelaskan, ada negara lain yang berhasil memperkenalkan pulau pembuangan sampah.
“Contohnya banyak, ada negara lain yang berhasil tidak mencemari, ada Jepang, Korea, Maladewa, Singapura, kita tinggal contohnya,” jelas Heru.
Menurut Heru, gagasan dalam konteks pengelolaan sampah ini bertujuan untuk menjamin keberlangsungan Jakarta dalam 50 hingga 100 tahun ke depan.
Heru sebelumnya mengumumkan rencana pembangunan pulau sampah untuk dijadikan tempat pembuangan dan pengolahan sampah di wilayah metropolitan Daerah Khusus (DKJ) Jakarta.
Heru menjelaskan, Jakarta tidak lagi memiliki lahan untuk pembuangan sampah.
Dalam 10 tahun ke depan, kata Heru, masyarakat Jakarta dan sekitarnya tidak bisa lagi membuang sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
Sedimen, juga dikenal sebagai lumpur, dari dasar 13 sungai di wilayah DKI Jakarta, serta sampah kota, digunakan untuk membangun pulau sampah ini.
Tumpukan sedimen sungai-sungai di Jakarta kerap dianggap sebagai masalah karena setiap hari digali namun tidak ada tempat untuk membuangnya. Oleh karena itu, pilihan yang dipilih adalah pindah ke pantai pulau di Laut Utara.
Jadi yang lokasinya ada pulau, kita putuskan mau dimanfaatkan siapa, kita restorasi dengan sedimen dan segala macam sampah, lalu jadi pulau, kata Heru, Selasa (14 Mei) di Balai Kota DKI.
Forum Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta menilai usulan tersebut bukanlah solusi yang tepat karena menggunakan paradigma bagaimana menghilangkan sampah dari pandangan, bukan bagaimana menekan produksi sampah.
Aktivis Walhi Jakarta, Muhammad Aminullah, menilai pemerintah sebaiknya fokus dulu pada pengurangan produksi sampah. (Pop/Fra)
Tinggalkan Balasan