Jakarta, CNN Indonesia –
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengindikasikan 46 persen masyarakat penerima bantuan publik (BANSO) tidak tepat sasaran atau salah sasaran.
Jumlah tersebut diungkapkan Suharso saat peluncuran Registrasi Sosial Ekonomi (Regsek): Identifikasi Data Salah Satu Indonesia Emas 2045 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/6) seperti dilansir DetikFinance.
“Data yang dianalisis Bappenas karena kesalahan pemisahan dan integrasi sekitar 40 persen miring, (kenyataannya) 46 persen salah,” kata Suharso.
Dia menjelaskan, besarnya bantuan sosial yang hilang disebabkan buruknya pendataan. Oleh karena itu, pemerintah telah merilis RegSOSC yang akan menjadi database penerima manfaat.
Regosek merupakan database yang memuat informasi keuangan hampir 100 persen masyarakat Indonesia. Data Regosek mengidentifikasi kesejahteraan masyarakat dari kelompok termiskin hingga terkaya berdasarkan Indeks Kependudukan (NIK).
Data RegSosec mencakup informasi mengenai kependudukan, perumahan, perumahan, sanitasi dan air bersih, ketenagakerjaan, properti dan kepemilikan usaha, pendidikan, kesehatan, disabilitas dan program jaminan sosial.
Dengan Regsek, Suharso berharap jumlah masyarakat yang salah klasifikasi bisa ditekan hingga 30 persen pada akhir tahun.
“Dengan regosec ini mudah-mudahan (keakuratan resep) meningkat secara bertahap. Kita harapkan bisa mencapai 70 persen, kemudian mencapai 100 persen,” ujarnya.
(PTA/PTA)
