BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terus melakukan upaya penguatan kualitas tata kelola pemerintahan. Salah satunya melalui Workshop Pendampingan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 di Auditorium Taman 3 Dimensi, Senin (9/3/2026).
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mengatakan bahwa penyusunan LPPD bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan cermin kualitas penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.
“Kita targetkan Bontang mampu menembus posisi 10 besar dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah di tingkat nasional,” katanya.
Dirinya ingin LPPD tidak hanya sekadar angka, tapi didukung data valid dan analisis mendalam. Hasil laporan ini nantinya harus terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah masa depan.
Workshop yang berlangsung selama dua hari ini menghadirkan narasumber ahli dari Direktorat EKPKD Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri.
Tim evaluator memberikan arahan teknis, simulasi, hingga pengecekan dokumen pendukung guna memastikan keselarasan antara laporan dan kondisi riil di lapangan.
“Kita libatkan seluruh kepala OPD, sekretaris, hingga staf teknis perencanaan. Melalui pendampingan ini, setiap perangkat daerah diharapkan mampu menyajikan capaian kinerja yang akurat sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014,” pungkasnya.
Pemkot Bontang berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dengan begitu, maka pemerintahan yang ideal akan tercipta. (*)
Penulis : Mirah Hayati
