Jakarta, jurnalpijar.com —
Tiongkok semakin agresif dalam mengklaim sebagian besar wilayah di Laut Cina Selatan dengan memberi wewenang kepada penjaga pantainya untuk menahan orang asing di perairan tersebut.
Peraturan baru Penjaga Pantai Tiongkok yang mulai berlaku pada hari Sabtu memungkinkan petugas untuk menahan orang asing di wilayah sengketa Laut Cina Selatan hingga 60 hari tanpa pengadilan.
Menurut peraturan yang diposting online oleh Beijing, penjaga pantai Tiongkok akan dapat menahan orang asing yang “dicurigai melakukan pelanggaran masuk dan keluar perbatasan” di perairan Laut Cina Selatan mulai Sabtu.
Aturan tersebut juga menyatakan bahwa masa penahanan dapat berlangsung hingga 60 hari untuk “kasus kompleks”. Bilamana yang ditahan tidak jelas kewarganegaraan dan identitasnya, maka masa penahanan yang bersangkutan dihitung sejak hari ditetapkan.
“Dan kapal asing yang secara ilegal memasuki wilayah perairan Tiongkok dan perairan sekitarnya dapat ditahan sesuai hukum dengan persetujuan Kepala Badan Penjaga Pantai di atau di atas Kota Penjaga Pantai,” demikian bunyi aturan tersebut, seperti dikutip AFP.
Mei lalu, mantan juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin mengatakan aturan baru ini dimaksudkan untuk “menstandarkan prosedur administratif Penjaga Pantai dan menegakkan ketertiban di laut dengan lebih baik.”
“Individu dan entitas tidak perlu khawatir selama mereka tidak melakukan tindakan terlarang,” kata Wang.
Laut Cina Selatan telah lama menjadi sarang konflik antara Tiongkok dan sejumlah negara Asia Tenggara. Tiongkok secara sepihak mengklaim hampir 90 persen wilayah di laut yang merupakan salah satu jalur utama perdagangan dunia itu.
Meski Pengadilan Arbitrase Internasional menolak klaim China karena tidak sah setelah menerima gugatan dari Filipina.
Untuk mendukung klaimnya, Beijing menjadi lebih tegas dengan mengirimkan kapal penjaga pantai dan kapal lain untuk berpatroli di perairan tersebut. Tiongkok juga terus membangun pulau-pulau buatan, mengubah beberapa terumbu karang menjadi pulau-pulau buatan yang dimiliterisasi di Laut Cina Selatan.
Filipina menuduh penjaga pantai Tiongkok melakukan “perilaku biadab dan tidak manusiawi” terhadap kapal-kapalnya. Presiden Ferdinand Marcos juga pada bulan ini mengutuk tindakan Tiongkok yang “ilegal, koersif, agresif dan menipu” di Laut Cina Selatan.
Kapal penjaga pantai Tiongkok juga beberapa kali menggunakan meriam air terhadap kapal Filipina di Laut Cina Selatan. Kapal Tiongkok dan Filipina kerap bertabrakan sehingga mengakibatkan tabrakan yang melukai beberapa tentara Filipina. (rds)
Tinggalkan Balasan